MENGATASI PENCEMARAN LOGAM BERAT PADA LINGKUNGAN PERAIRAN

Driving Force

Logam Pb secara alami tersebar luas pada batu-batuan dan lapisan kerak bumi (Clark, 1986). Logam ini termasuk ke dalam kelompok logam-logam golongan IV-A dengan nomor atom 82 dan bobot 207,2. Penyebaran Pb di bumi sangat sedikit yaitu 0,0002 % dari seluruh lapisan bumi. Logam Pb terdapat di perairan baik secara alamiah ataupun sebagai dampak dari aktifitas manusia. Logam ini masuk ke perairan melalui pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Di samping itu, proses korosifikasi dari batuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin, juga merupakan salah satu jalur sumber Pb yang akan masuk ke dalam perairan (Palar, 2004). Timbal dan persenyawaannya digunakan dalam industri baterai sebagai bahan yang aktif dalam pengaliran arus elektron. Kemampuan timbal dalam membentuk alloy dengan logam lain telah dimanfaatkan untuk meningkatkan sifat metalurgi ini dalam penerapan yang sangat luas, contohnya digunakan untuk kabel  listrik, kontruksi pabrik-pabrik kimia, kontainer dan memiliki kemampuan tinggi untuk tidak mengalami korosi (Palar, 2004). Selain itu, Pb dapat digunakan sebagai zat tambahan bahan bakar dan pigmen timbal dalam cat yang merupakan penyebab utama peningkatan kadar Pb di lingkungan (Darmono, 1995). Hampir 10 % dari total produksi tambang logam timbal digunakan untuk pembuatan tetra ethyl lead atau TEL yang dibutuhkan sebagai bahan penolong dalam proses produksi bahan bakar bensin karena dapat mendongkrak (boosting) nilai oktan bahan bakar sekaligus berfungsi sebagai antiknocking untuk mencegah terjadinya ledakan saat berlangsungnya pembakaran dalam mesin.

Konsentrasi bahan pencemar yang masuk ke perairan bisa mempengaruhi kehidupan organisme terutama yang menjadi topik disini adalah spesies ikan. Salah satu jenis unsur kimia yang bisa menyebabkan terjadi kerusakan ekosistem perairan adalah unsur logam berat. Sebagaimana diketahui unsur logam berat yang  masuk ke perairan berasal dari berbagai kegiatan indutsri selain bersumber dari alam sendiri. Untuk itu sangat diperlukan suatu kajian yang melihat seberapa besar pengaruh unsur-unsur logam berat tersebut bisa mempengaruhi ekosistem perairan terutama yang berhubungan langsung dengan kualitas airnya 

Logam yang ada pada perairan suatu saat akan turun dan mengendap pada dasar perairan, membentuk sedimentasi, hal ini akan menyebabkan organisme yang mencari makan di dasar perairan (udang, rajungan, dan kerang) akan memeiliki peluang yang besar untuk terpapar logam berat yang telah terikat di dasar perairan dan membentuk sedimen. Hasil laut jenis krustasea perlu diwaspadai terhadap pencemaran logam berat. Apalagi jenis krustasea banyak digemari sebagai salah satu bahan yang di konsumsi oleh masyarakat.

Pressure (P)

Kadar Pb di semua lokasi penelitian lebih tinggi dari kadar  Pb normal yang dijumpai dalam air laut yakni 0.03 ppb [8], namun masih sesuai dengan Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan  untuk kepentingan biota laut yakni sebesar  0.008 ppm atau 8 ppb. Dengan demikian berdasarkan  kadar Pb ini belum berbahaya bagi kehidupan biota laut, dan kualitas air lautnya. Namun demikian bila dibandingkan dengan hasil penelitian BPLHD  terlihat bahwa kadar Pb hasil penelitian ini jauh lebih rendah. Kadar Pb yang tinggi berbahaya bagi kehidupan biota laut. Pb bersifat toksis terhadap biota laut, kadar Pb sebesar 0.1 – 0.2 ppm telah dapat menyebabkan keracunan pada jenis ikan tertentu, dan pada kadar 188 ppm dapat membunuh ikan-ikan . Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh  diketahui bahwa biota-biota perairan seperti crustacea akan mengalami kematian setelah 245 jam, bila pada badan perairan di mana biota itu berada terlarut Pb pada konsentrasi 2.75-49 ppm. Sedangkan biota perairan lainnya, yang dikelompokkan dalam golongan insecta akan mengalami kematian dalam rentang waktu yang lebih panjang yaitu antara 168-336 jam, bila pada badan perairan tempat hidupnya terlarut 3.5-64 ppm Pb.

State (S)

Adanya pencemaran timbal (Pb) pada lingkunagn perairan menyebabkan Indonesia khususnya kematian pada biota laut  sehingga kinerja perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengalami penurunan produksinya dan volume impornya. Pencemaran lingkungan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakt pesisir. Pendapatan para nelayan menjadi menurun akibat pencemaran tersebut dan dapat merugikan kesehatan bagi yang mengkonsumsi makanan dari biota yang telah tercemar logam berat. Pencemaran lingkungan perairan ini juga membuat perekonomian dunia mengalami pelambatan pertumbuhan, bahkan kontraksi yang cukup besar.

Respon (R)

Dengan mengurangi penggunaan zat-zat berbahaya tersebut dan menjaga kebersihan lingkungan, maka kelangsungan hidup yang ada di darat maupun di perairan akan terjaga. Ekosistem perairan juga terjaga, dan organisme yang ada di perairan akan terjaga kelnagsungan hidupnya dan tidak merugikan semua pihak.

Menetralisir limbah-limbah tersebut bukanlah hal mudah. Teknologi pengolahan limbah seringkali menekan kondisi finansial suatu perusahaan, tetapi tindakan tersebut tetap diperlukan. Namun berdasar penelitian yang dilakukan oleh tim penelitian yang dipimpin oleh Stephan Kohler dari Graz University of Technology di Austria, ada cara sederhana dan mudah yang bisa dilakukan.
Di satu tempat di pinggir sungai Saigon, Vietnam, tim peneliti tersebut baru saja selesai melakukan pengujian terhadap metode barunya untuk mengatasi pencemaran air. Beberapa industri yang berada di sana menjadi tempat untuk menguji coba bahan pembersih air yang banyak ditemukan di berbagai perairan laut di seluruh dunia yaitu cangkang kerang laut. Kerang laut memang menjadi bahan hasil penelitian tim tersebut yang murah dan berlimpah. Seperti negara-negara berkembang lainnya, Vietnam juga mengalami masalah air bersih, bahkan jutaan warganya masih belum bisa mengakses air minum bersih. Perusahaan-perusahaan lokal belum mampu sistem penyaringan untuk mengolah air limbah. Kohler bersama timnya menemukan bahwa dengan menuangkan logam dan air dengan pH asam di atas kulit-kulit kerang yang sudah dihancurkan akan dihasilkan air bersih. Kandungan kulit kerang tersebut adalah kalsium karbonat (CaCO₃), maka jika terjadi reaksi kimia, dengan mudah atom-atom kalsiumnya akan mudah terlepas dan mengikat logam-logam dan mengubahnya menjadi berbentuk padat. Proses pembersihan air pun akhirnya menjadi jauh lebih mudah.

JENIS- JENIS KEBIJAKAN

1.      Kebijakan Distributif

Kebijakan distributive ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan pengenaan paksaan fisik sangat jauh), tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu. Individu dapat menarik manfaat dari kebijakan itu, walaupun tidak dikenakan paksaan kepada individu umtuk menggunakannya. Kebijakan distributive berearti kebijakan yang  dibentuk untuk mengalokasikan anggaran pemerintah, untuk mensubsidi  keperluan publik, seperti  untuk proyek-proyek pekerjaan umum, pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan dan  lain sebagainya.

2.      Kebijakan Regulatory

Kebijakan regulative terjadi apabila kebijakan mengandung paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Biasanya kebijakan regulative dibuat untuk mencegah agar individu tidak mwlakukan suatu tindakan yang tak diperbolehkan, seperti undang-unang hokum pidana, undang-undang antimonopoly dan kompetisi yang tak sehat, dan berbagai ketentuan yang emnyangkut keselamatan umum. Selain itu, kebijakan regulative dibuat untuk memaksakan agar individu melakukan suatu tindakan hingga kepentingan umum tidak terganggu seperti berbagai bentuk perizinan dalam menggunakan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public goods). Kebijakan regulatory merupakan kebijakan untuk mengatur berjalannya roda  perekonomian, misalnya  pengaturan anti-monopoli, pemberlakuan upah minimum,  standar  polusi udara dan limbah pabrik, dan lain sebagainya.

3.      Kebijakan konstituen

Kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan kebijakan konstituen adalah kebijakan yang mengatur  tata relasi antara negara dan masyarakat, antara eksekutif dan legislatif, dan lain sebagainya.